JAKARTA- Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) menyatakan Deklarasi Vinski Tower di Jakarta mendukung RUU Kesehatan (Omnibuslaw Kesehatan) yang akan mengembalikan kewenangan negara mengatur distribusi dokter wajib melayani masyarakat di seluruh daerah Indonesia.
Dalam rilisnya yang diterima, Sabtu (24/12) dijelaskan Deklarasi dilakukan di auditorium Vinski Tower yang merupakan salah satu pusat layanan antipenuaan dan sel punca di bawah kepemimpinan Prof. dr. Deby Vinski, M.Sc, Ph.D yang juga menjadi Wakil Ketua Umum PDSI.
Deklarasi ini dibuat sebagai tindak lanjut dukungan formal dukungan PDSI terhadap RUU Kesehatan (Omnibuslaw Kesehatan), “ ungkap Ketua Umum PDSI, Brigjen TNI dr. Jajang Edi Priyatno, Sp.B, MARS.
Dokter Jajang mengatakan, RUU Kesehatan Omnibus Law mengembalikan kewenangan negara dalam penerbitan izin praktik dan distribusi dokter, tanpa intervensi dari organisasi profesi kedokteran.
“Pengembalian wewenang kembali ke negara tentu akan memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan dan keamanan bagi masyarakat,” ujarnya.
Berikut isi dari Deklarasi Vinski Tower yang yang disepakati seluruh anggota PDSI dari berbagai daerah seluruh Indonesia:
Berdasarkan rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah untuk mensahkan Rancangan Undang-Undang Kesehatan (Omnibuslaw Kesehatan), serta masukan dari segenap komponen masyarakat, maka Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) membuat Deklarasi Vinski Tower dengan poin-poin sebagai berikut:
Pertama, sesuai visi-misi reformasi kesehatan oleh PDSI untuk membela NKRI, membela kesejawatan, mendukung dunia kedokteran Indonesia untuk dunia, maka PDSI mendukung pemerintah dan DPR untuk disahkannya RUU Kesehatan (Omnibuslaw Kesehatan) karena poin pembahasan yang membuka kesempatan lebar bagi segenap rakyat mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi, memanusiakan sejawat tenaga kesehatan lulusan dalam dan luar negeri, serta berorientasikan global.
Kedua, mendukung penuh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan Program Transformasi Kesehatan Indonesia.
Ketiga, mendukung segenap komponen bangsa yang ikut ambil bagian dari perjuangan reformasi kesehatan ini, antara lain sejawat dari pemerhati pendidikan dan pelayanan kesehatan Indonesia, forum dokter yang kesulitan berpraktik, diaspora Indonesia, media massa, lembaga swadaya masyarakat, lembaga bantuan hukum, forum antarumat beragama, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
“Semoga Tuhan beserta kita dalam menjalankan reformasi kesehatan Indonesia demi kemajuan bangsa dan tanah air,” jelas Brigjen TNI (Purn) dr. Jajang Edi Priyatno, Sp. B, MARS mewakili dokter dan anggota PDSI.
Dokter Spesialis
Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, salah satu tantangan yang dihadapi dalam rangka pemerataan layanan kesehatan spesialistik di daerah adalah ketersediaan dokter spesialis yang masih minim.
Sehingga, distribusi dokter spesialis belum merata di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Manggarai Barat. Hal itu disampaikan Budi Gunadi Sadikin saat meresmikan gedung wing internasional RSUD Komodo Labuan Bajo, Jumat (23/12/2022).
Guna mengatasinya, ia mengaku telah menyiapkan 3.000 beasiswa dokter spesialis-subspesialis di tahun 2023.
Ia pun berharap, kuota itu bisa dimanfaatkan oleh para dokter di seluruh Indonesia, termasuk putra-putri dari Kabupaten Manggarai Barat.
“Bangunan bagus, alat bagus, kalau tidak ada dokter spesialisnya akan susah. Dokter spesialis itu tidak bisa dikirim dari Jakarta, itu tidak akan lama. Jadi harus ada putra-putri daerah yang menjadi dokter spesialis dan kerja di sini. Di NTT adalah salah satu dokter terbaik dr. Ben Mboi. Jadi saya optimistis banyak putra-putri daerah NTT yang hebat juga,” ujar Budi.
Dia mengajak semua dokter di NTT untuk segera mendaftar beasiswa dan kembali ke Labuan Bajo.
“Kita sudah siapkan rumah sakit yang bagus, tolong kembali supaya bisa membantu meningkatkan kesehatan masyarakat kita,” ungkapnya. (den)
