SHNet, Jakarta – Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dinilai bukan ancaman bagi dunia perpustakaan, melainkan peluang untuk memperkuat layanan, meningkatkan kualitas literasi informasi, dan mendukung publikasi ilmiah yang berintegritas.
Pandangan tersebut mengemuka dalam Taklimat Media Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI) ke-17 yang digelar Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) bersama Forum Perpustakaan Digital Indonesia (FPDI) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Konferensi bertema “Kesadaran, Perilaku, Interaksi, dan Budaya Informasi di Era Kecerdasan Buatan” itu akan berlangsung pada 4–6 Agustus 2026 di University Hotel UMY, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sekretaris Utama Perpusnas sekaligus Ketua FPDI periode 2024–2028, Joko Santoso, menegaskan bahwa AI seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat peran perpustakaan, bukan ditakuti.
“Kami tidak khawatir dengan AI. Justru teknologi ini menjadi penguatan layanan perpustakaan. Dulu masyarakat harus mencari informasi secara manual, sekarang semuanya menjadi lebih mudah dan lebih lengkap dengan bantuan AI,” ujarnya.
Namun demikian, Joko mengingatkan bahwa pemanfaatan AI harus tetap berlandaskan integritas akademik dan kebenaran ilmiah. Menurutnya, teknologi hanyalah alat, sedangkan tanggung jawab atas penggunaan informasi tetap berada pada manusia.
“Penggunaan AI di lingkungan perpustakaan harus bertumpu pada sumber-sumber ilmiah dan menjunjung tinggi kebenaran. Pada akhirnya yang menentukan adalah integritas penggunanya,” katanya.
Ia menjelaskan, pustakawan tetap memiliki peran strategis dalam memverifikasi fakta, memastikan metode ilmiah dijalankan dengan benar, serta melakukan kurasi informasi agar tetap kredibel.
Untuk mendukung transformasi tersebut, Perpusnas juga terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan pemanfaatan AI bagi pustakawan agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas layanan.
Penyelenggaraan KPDI ke-17 sendiri dilatarbelakangi semakin pesatnya transformasi digital di Indonesia. Berdasarkan Survei Penetrasi Internet APJII 2025, jumlah pengguna internet telah mencapai lebih dari 229 juta jiwa atau sekitar 80,66 persen populasi. Namun tingginya akses digital belum sepenuhnya diikuti kemampuan masyarakat dalam mengelola informasi secara kritis.
Hal itu juga tercermin dari Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025 yang masih berada pada angka 44,53. Kondisi tersebut menjadi alasan penting perlunya penguatan budaya informasi, literasi digital, serta pemanfaatan AI yang etis.
Joko menambahkan, perpustakaan saat ini tidak lagi cukup hanya menyediakan akses informasi, tetapi juga harus menjadi ruang pembelajaran sepanjang hayat, pusat inovasi, ruang kolaborasi, sekaligus simpul literasi digital yang mampu membangun masyarakat yang cerdas dalam mengelola informasi.
“Keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan manusia dalam mengelola informasi secara cerdas, bijaksana, dan beretika,” tegasnya.
KPDI ke-17 menargetkan sekitar 400 peserta dari kalangan pemerintah, akademisi, pustakawan, peneliti, mahasiswa, pegiat literasi, praktisi teknologi informasi, penerbit, hingga dunia usaha. Hingga 1 Juli 2026, sebanyak 252 peserta telah mendaftar.
Selama tiga hari pelaksanaan, konferensi akan menghadirkan seminar nasional dan internasional, workshop pemanfaatan AI untuk penulisan karya ilmiah, preservasi digital, dashboard perpustakaan, klinik aplikasi perpustakaan, presentasi makalah ilmiah, lomba website perpustakaan, hingga cultural tour berbasis kearifan lokal.
Seminar internasional akan menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Ismail Fahmi, Mega Subramaniam dari University of Maryland, Amerika Serikat, serta Heru Kurnianto dari UMY yang akan membahas berbagai isu strategis mengenai kecerdasan buatan, literasi digital, perilaku informasi, dan transformasi perpustakaan di era digital.
Melalui KPDI ke-17, Perpusnas, FPDI, dan UMY berharap lahir berbagai rekomendasi kebijakan, inovasi layanan perpustakaan, serta penguatan kolaborasi nasional dalam membangun budaya informasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, tanpa mengesampingkan etika dan integritas akademik. (Stevani Elisabeth)