MOSKOW, SHNet – China, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis telah sepakat bahwa penyebaran lebih lanjut senjata nuklir dan perang nuklir harus dihindari, menurut pernyataan bersama lima kekuatan nuklir yang diterbitkan oleh Kremlin pada hari Senin, 3 Januari 2021.
Kantor Berita Nasional Inggris, Reuters, Selasa, 4 Januari 2022, mengatakan, penolakan produksi lebih lanjut senjata nuklir, dalam kapasitas sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki hak veto.
Lima negara menegaskan, tolak produksi senjata nuklir sebagai tanggungjawab
utama mereka untuk menghindari perang antara negara-negara nuklir dan untuk mengurangi risiko strategis, sambil bertujuan untuk bekerja dengan semua negara untuk menciptakan suasana keamanan.
Tidak jelas alasan penolakan bersama, apakah sehubungan pengembangan reaktor nuklir Iran atau tidak.
Ekonomi Iran di ambang kehancuran
Farhad Rezaei, peneliti senior di Proyek Philos, di The Jerusalam Post, Senin, 3 Januari 2022, melaporkan, saat ini, rezim sedang memperkaya uranium dengan kemurnian lebih dari 63% di Natanz, Iran, yang mendekati pengayaan 90% tingkat senjata.
Ini menimbun lebih banyak uranium yang diperkaya, menggunakan sentrifugal canggih yang lebih efisien dan melakukan eksperimen dengan logam uranium, bahan yang dibutuhkan untuk persenjataan.
Ekspansi menunjukkan bahwa hanya ada sedikit alasan bagi dunia untuk mengandalkan keberhasilan diplomatik.
Beberapa analis berpendapat bahwa aksi militer adalah satu-satunya pilihan untuk menghalangi Iran memajukan program nuklirnya.
Pihak lain menyatakan bahwa serangan pendahuluan tidak akan mengakhiri ambisi nuklir Iran dan akan mendorong rezim untuk mempercepat pembangunan kekuatan atom bebas dari pembatasan internasional.
Argumen terakhir ini menunjukkan betapa sulitnya bagi pengamat luar untuk memahami berbagai krisis yang dihadapi rezim ketika mereka mengevaluasi tanggapan rezim Iran terhadap infrastruktur nuklir yang hancur.
Serangan pendahuluan terhadap situs nuklir Iran menghadirkan tantangan militer yang sangat kompleks.
Adalah salah untuk berasumsi bahwa rezim akan membangun kembali atau mempercepat pembangunan lebih lanjut dari tenaga nuklirnya jika dihancurkan secara efektif.
Rezim menghadapi banyak tantangan yang membuatnya sulit untuk mengarahkan dana yang cukup untuk membangun kembali program senjata nuklir yang hancur.
Pertama, proliferasi nuklir tidak dapat terjadi tanpa sumber daya yang besar.
Program senjata nuklir sangat mahal, paling tidak karena pencarian yang terus meningkat untuk persenjataan dan sistem pengiriman yang lebih besar.
Biaya satu hulu ledak tipe B61 adalah sekitar $20 juta, dan biaya satu sistem pengiriman berbasis darat bahkan lebih tinggi, antara $50 juta hingga $85 juta.
Biaya lainnya termasuk pengembangan, pengujian, evaluasi, konstruksi, personel, biaya siklus hidup proyek, dan pengoperasian dan pemeliharaan rudal.
Banyak negara tidak mengejar senjata nuklir, karena kurangnya sumber daya keuangan yang diperlukan. Pada awal 1980-an, jumlah program atom sipil dan militer menurun karena biaya operasi meroket.
Kelangsungan ekonomi merupakan faktor penting dalam membujuk Kazakhstan dan Ukraina untuk melucuti senjata dan menyerahkan senjata nuklir mereka.
Mereka yang berpendapat bahwa rezim Iran akan membangun kembali setelah serangan kinetik terhadap fasilitas nuklir mereka cenderung mengabaikan faktor biaya.
Teheran telah menghabiskan sekitar US$500 miliar untuk program nuklir mereka untuk membawanya ke tingkat saat ini, tidak termasuk aspek program nuklir yang tidak dapat diukur, seperti dampak sanksi Amerika Serikat.
Ekonomi Iran hampir runtuh setelah bertahun-tahun sanksi yang melumpuhkan. Jika program nuklir dihancurkan, Iran akan kekurangan sumber daya besar yang dibutuhkan untuk membangun kembali infrastrukturnya.
Sejak 2018, sanksi Amerikat Serikat telah menimbulkan kerusakan besar pada ekonomi Iran. Ekonomi telah menyusut, mengalami pertumbuhan negatif 8,7% pada 2019 dan pertumbuhan negatif 11% pada 2020-2021.
Utang Iran US$254 miliar
Utang negara telah mencapai $254 miliar, mata uang mereka telah kehilangan 80% nilainya dalam waktu kurang dari dua tahun dan Produc Domestic Brutto (PDB) mereka telah menurun dari puncak $628 miliar pada 2018/2019 menjadi $191,7 miliar pada 2020/2021.
Menambah kesengsaraan PDB mereka, tingkat inflasi mencapai 49,5% dan pengangguran telah beringsut mendekati 10% – dan diperkirakan akan naik lebih tinggi di masa depan.
Menurut Pusat Statistik Iran, tingkat pengangguran kaum muda yang kritis menunjukkan tingkat yang sangat tinggi dan pandemi telah memperdalam krisis ekonomi.
Ekonomi Iran adalah salah satu yang paling terpukul oleh pandemi di kawasan itu. Pada April 2021, rezim meminta International Monotery Fund (IMF) untuk bantuan darurat dalam bentuk pinjaman $5 miliar untuk memerangi dampak pandemi terhadap ekonominya.
Pemerintah telah mulai meminjam miliaran dolar dalam mata uang lokal dari bank sentral untuk mengelola defisit anggaran dan operasi keuangannya.
Jumlah uang beredar terus tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan, yang menurut para ahli dapat menyebabkan hiperinflasi di luar kendali, mirip dengan hiperinflasi yang terlihat di Venezuela.
Kedua, program nuklir telah kehilangan kredibilitas domestiknya dalam beberapa tahun terakhir. Tidak seperti di masa lalu, hak untuk mengembangkan tenaga nuklir tidak dianggap sebagai kebanggaan nasional oleh orang Iran tetapi sumber kesengsaraan nasional.
Di masa lalu, rezim memperoleh dukungan rakyat dengan menghubungkan perusahaan nuklir dengan hak berdaulat Iran, dan dengan kemajuan ekonomi dan ilmiah mereka.
Namun, program nuklir saat ini telah kehilangan kredibilitasnya di antara orang Iran karena sanksi yang melumpuhkan sebagai akibatnya.
Sebagian besar orang Iran tidak lagi mendukung program nuklir karena biaya program lebih besar daripada manfaatnya.
Ini seharusnya tidak mengejutkan karena psikologi politik menunjukkan bahwa orang secara berkala mengubah keyakinan mereka dalam konteks realitas dalam hal-hal yang menyangkut kesejahteraan mereka.
Ketika kesulitan ekonomi mengambil korban, individu mengevaluasi biaya berpegang pada keyakinan tertentu.
Alasan ketiga mengapa Iran mungkin menghadapi tantangan signifikan dalam membangun kembali program senjata nuklir yang hancur adalah adanya protes anti-rezim nasional.
Sejak 2017, banyak demonstrasi anti-rezim telah pecah di negara itu, didorong oleh kekhawatiran atas ekonomi yang terhambat dan tingginya harga barang-barang penting dan bahan bakar.
Demonstrasi Desember 2017 yang berlangsung hingga Januari 2018, berubah menjadi pemberontakan terbuka terhadap kepemimpinan rezim, dengan pengunjuk rasa mengacu pada Ayatollah Ali Khamenei yang meneriakkan kematian kepada diktator.
Para pengunjuk rasa menuntut untuk mengetahui mengapa rezim mengalihkan sejumlah besar sumber daya dari ranah domestik di mana mereka sangat dibutuhkan untuk mengkonsolidasikan pengaruhnya di Timur Tengah.
Rezim hanya mampu menekan protes setelah pasukan keamanan menewaskan sedikitnya 20 orang dan menangkap ratusan orang.
Pada November 2019, rezim Iran mengalami kerusuhan politik paling mematikan sejak 1979. Protes meletus di seluruh Iran setelah harga bensin naik 50%, dengan demonstran yang marah menyerukan diakhirinya rezim.
Pasukan keamanan menewaskan sedikitnya 1.500 orang, melukai 2.000 dan menahan 7.000 pengunjuk rasa.
Sejak tahun 2021, kerusuhan di Iran telah mengikuti tren kenaikan umum, yang mengungkapkan rasa frustrasi negara tersebut dengan kebijakan rezim, serta tantangan politik dan ekonomi yang parah yang dihadapi rezim tersebut.
Selain itu, Iran menghadapi krisis air yang terus meningkat. Ini peringkat keempat di antara negara-negara yang paling sulit air di dunia, dengan lebih dari 94% dari negara yang terkena dampak berbagai tingkat kekeringan jangka panjang dan lebih dari 70% dari populasi menghadapi kekurangan air yang parah.
Konsekuensi luas nuklir
“Kami menegaskan bahwa perang nuklir tidak dapat dimenangkan dan tidak boleh diperangi,” bunyi pernyataan dalam versi Bahasa Inggris, dari Rusia, China, Perancis dan Inggris, Senin, 3 Januari 2022.
“Karena penggunaan nuklir akan memiliki konsekuensi yang luas, kami juga menegaskan bahwa senjata nuklir – selama mereka terus ada – harus melayani tujuan defensif, mencegah agresi, dan mencegah perang.”
Wakil Menteri Luar Negeri China, Ma Zhaoxu, mengatakan pernyataan bersama itu dapat membantu meningkatkan rasa saling percaya dan “menggantikan persaingan di antara negara-negara besar dengan koordinasi dan kerja sama,” menambahkan bahwa China memiliki kebijakan “tidak menggunakan pertama” pada senjata nuklir, kantor berita negara Xinhua melaporkan.
Prancis merilis pernyataan itu, menggarisbawahi bahwa lima kekuatan menegaskan kembali tekad mereka untuk kontrol senjata nuklir dan perlucutan senjata. Mereka akan melanjutkan pendekatan bilateral dan multilateral untuk pengendalian senjata nuklir.
Pernyataan dari apa yang disebut kelompok P5 datang ketika hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Moskow telah jatuh ke titik terendah sejak berakhirnya Perang Dingin, sementara hubungan antara Washington dan China juga berada pada titik terendah karena berbagai ketidaksepakatan.
Pentagon pada bulan November 2021, secara tajam meningkatkan perkiraannya tentang proyeksi persenjataan senjata nuklir China selama beberapa tahun mendatang, dengan mengatakan Beijing dapat memiliki 700 hulu ledak pada tahun 2027 dan mungkin 1.000 pada tahun 2030.
Washington telah berulang kali mendesak China untuk bergabung dengannya dan Rusia dalam perjanjian pengendalian senjata baru.
Ketegangan geopolitik antara Moskow dan negara-negara Barat telah meningkat karena kekhawatiran tentang pembangunan militer Rusia di dekat negara tetangga Ukraina. Moskow mengatakan dapat memindahkan pasukannya di sekitar wilayahnya sendiri jika dianggap perlu.
Kamis, 30 Desember 2021, Presiden Amerika Serikat, Josef R Biden, mengatakan kepada mitranya Presiden Rusia, Vladimir Putin, bahwa kemungkinan langkah di Ukraina akan menarik sanksi dan peningkatan kehadiran Amerika Serikat di Eropa.
Pejabat Amerika Serikat dan Rusia mengadakan pembicaraan keamanan pada 10 Januari untuk membahas kekhawatiran tentang aktivitas militer masing-masing dan menghadapi meningkatnya ketegangan di Ukraina, kata kedua negara.
Sebuah konferensi tentang perjanjian nuklir besar yang akan dimulai pada hari Selasa, 4 Januari 2022, di Perserikatan Bangsa-Bangsa telah ditunda hingga Agustus 2022, karena pandemi Covid-19.*
Sumber: reuters/the jerusalem post