SHNet, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menekankan peran penting pamong praja lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Hal itu disampaikannya saat membuka Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi Purna Praja IPDN Angkatan XXIX Gelombang II Tahun 2023 di Resimen Induk Kodam Jayakarta (Rindam Jaya), Jakarta, Kamis (19/10/2023).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri.
Suhajar menegaskan, pamong praja berperan penting sebagai perekat sekaligus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurutnya, peran yang diemban pamong praja tak kalah penting dengan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga kesatuan dan persatuan NKRI. Oleh karena itu, dirinya menekan para peserta agar memahami peran tersebut.
Suhajar juga menyoroti pentingnya peran pamong praja dalam membantu daerah menyusun rencana pembangunan yang selaras dengan pemerintah pusat.
Ini mengartikan bahwa para pamong praja memiliki tugas utama dalam memastikan setiap langkah pembangunan daerah selaras dengan visi dan misi negara.
“Siapa yang mengawal rencana pembangunan daerah agar sejalan dengan rencana pembangunan pemerintah Bapak Presiden? Siapa yang menyusunnya? yang menyusunnya adalah pegawai-pegawai pemerintah daerah, dan Anda ada di dalamnya,” jelasnya di hadapan para peserta.
Dalam kegiatan ini, sebanyak 1996 orang dibor dengan konferensi komprehensif dalam 4 tahapan yaitu Papua sebanyak 149 orang, Papua Barat sebanyak 75 orang, Gelombang I sebanyak 908 orang dan Gelombang II sebanyak 865 orang.
Hadir dalam acara tersebut, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri Sugeng Hariyono), Komandan Rindam Jaya (Suwondo), Kepala Biro Kepegawaian, Sekretaris BPSDM Kemendagri M Rizal, serta beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator Kementerian Dalam Negeri.
Lebih lanjut Suhajar menegaskan, tugas pamong praja tidak hanya terbatas pada wilayah kota-kota besar. Namun, mereka memiliki tanggung jawab untuk membantu mengatur pemerintahan di daerah-daerah terpencil dan pedalaman yang seringkali memiliki tantangan tersendiri. (Di sebuah)