22 May 2022
HomeBeritaPariwisataTata Kelola Berkelanjutan di Sektor Parekraf Butuh Penguatan Kolaborasi Multi-Sektoral

Tata Kelola Berkelanjutan di Sektor Parekraf Butuh Penguatan Kolaborasi Multi-Sektoral

SHNet, Labuan Bajo– Isu kebijakan, tata kelola, dan investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu fokus bahasan di hari kedua forum “The 1st Tourism Working Group” yang berlangsung di Sudamala Resort, Komodo, Labuan Bajo, kemarin.

Penguatan kolaborasi multi-sektoral dalam mendukung ketiga hal penting tersebut dinilai sangat penting dalam transformasi menuju pariwisata yang tangguh dan berkelanjutan.

Chair of Tourism Working Group, Frans Teguh, saat memimpin forum The 1st Tourism Working Group hari kedua yang diikuti delegasi G20 dan negara tamu, menyampaikan, pariwisata global tengah berupaya membangun sektor pariwisata pascapandemi.

Ilustrasi tata kelola berkelanjutan sektor parekraf. (Dok. Biro Komunikasi Kemenparekraf)

Kebijakan, tata kelola, dan investasi yang berkelanjutan, berperan penting dalam upaya pemulihan ekonomi global yang tangguh, dan inklusif.

“Dalam sesi ini kita perlu membahas bagaimana kita dapat meningkatkan sinergi antarpemangku kepentingan multi-sektoral, bagaimana mempromosikan lebih banyak investasi dalam pariwisata, serta bagaimana memastikan bahwa investasi tersebut hijau dan berkelanjutan,” ujar Frans Teguh.

Beberapa hal yang dibahas dalam sesi tersebut, di antaranya penguatan dukungan investasi di sektor pariwisata melalui perbankan dan lembaga keuangan internasional.

Serta menekankan dalam peningkatan kerja sama internasional di sektor pariwisata, khususnya dalam mendukung pemulihan dari COVID-19 melalui program-program yang mendukung pengembangan masyarakat inklusif melalui pariwisata.

“Dalam hal meningkatkan investasi, sangat penting untuk berkolaborasi dengan sektor swasta. Dan harus dipastikan bahwa investasi dalam pariwisata adalah investasi inklusif yang memberikan manfaat spillover kepada masyarakat lokal dan adat,” ujar Frans.

Frans menyampaikan pariwisata merupakan bagian integral dalam kebijakan nasional, termasuk di saat krisis dan mengamankan pariwisata sebagai prioritas penting dalam koordinasi antar lembaga.

Frans menjelaskan bahwa hasil diskusi isu kebijakan, tata kelola, dan investasi pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan dilanjutkan pada sesi Ministerial Meeting dan Tourism Working Group yang kedua di Bali. (Stevani Elisabeth)

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU