SHNet, Jakarta – Pemanasan global dan meningkatnya suhu perkotaan menjadi tantangan serius bagi pembangunan kota di Indonesia.
Pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur dan hunian yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim, melalui desain bangunan yang tepat, penambahan ruang hijau, serta pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, menegaskan bahwa ketahanan terhadap panas harus menjadi bagian penting dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur perkotaan.
Hal tersebut disampaikan dalam dialog CLARE Be-Housing yang diselenggarakan RUJAK Center for Urban Studies, Kamis (22/10/2026), dengan tema “Merespons Urban Heat, Mewujudkan Infrastruktur Berketahanan Iklim”.
Diana menyoroti fenomena urban heat island, yakni kondisi ketika kawasan perkotaan memiliki suhu lebih tinggi dibandingkan wilayah sekitarnya akibat dominasi permukaan penyerap panas, minimnya vegetasi, serta kepadatan bangunan. Kondisi ini diperparah oleh desain rumah yang kurang mampu mengendalikan panas.
Dampak suhu ekstrem tidak dirasakan secara merata. Kawasan padat penduduk dengan minim peneduh dan bangunan yang kurang memadai menjadi kelompok wilayah paling rentan. Lansia, anak-anak, pekerja luar ruang, serta masyarakat dengan risiko kesehatan tertentu juga menghadapi ancaman lebih besar.
“Rumah yang murah dibangun, tetapi mahal untuk didinginkan, belum benar-benar terjangkau,” menjadi salah satu pesan penting dalam upaya mewujudkan hunian yang aman dan nyaman di tengah perubahan iklim.
Menurut Diana, keterjangkauan hunian tidak cukup dinilai dari harga beli atau biaya sewanya. Biaya operasional, konsumsi energi, penggunaan air, dan pemeliharaan juga perlu diperhitungkan agar rumah tetap nyaman sepanjang masa pakainya.
Desain Bangunan Jadi Kunci
Untuk mengurangi dampak panas perkotaan, pembangunan perlu mengedepankan desain bangunan yang mampu menekan penyerapan panas dan kebutuhan pendinginan. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui pengaturan orientasi bangunan, pemasangan peneduh pada jendela dan ruang luar, penggunaan atap serta dinding yang mampu mengendalikan panas matahari, dan penerapan ventilasi alami sesuai kondisi iklim setempat.
Selain itu, penambahan pepohonan, infrastruktur biru-hijau, dan ruang publik yang teduh menjadi bagian penting untuk menurunkan suhu lingkungan sekaligus meningkatkan kenyamanan warga.
Kementerian PU juga mendorong penerapan konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH), termasuk pada rumah tapak melalui kategori BGH Klas 1A. Konsep ini mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 03/SE/DC/2023.
Prinsip desainnya meliputi pengelolaan tapak, peneduhan dan ventilasi alami, efisiensi energi dan air, serta penggunaan material ramah lingkungan. Penerapan prinsip tersebut diharapkan dapat mengurangi perolehan panas, meningkatkan kenyamanan termal, dan menekan kebutuhan energi untuk pendinginan.
Dengan demikian, rumah hijau bukan sekadar bangunan hemat energi, melainkan hunian yang lebih nyaman, sehat, dan terjangkau dalam jangka panjang.
Selain itu, infrastruktur perkotaan tidak hanya dituntut mampu menghadapi panas ekstrem, tetapi juga banjir, hujan ekstrem, kekeringan, dan berbagai risiko bencana lainnya.
Upaya tersebut mencakup peningkatan sistem drainase dan pengendalian banjir, penyediaan ruang resapan, konservasi air, efisiensi penggunaan sumber daya, serta pembangunan infrastruktur yang andal dan adaptif terhadap risiko bencana.
Aspek iklim mikro dan ekosistem juga perlu diperkuat melalui ruang terbuka hijau, vegetasi, dan peneduhan. Sementara itu, infrastruktur dan mobilitas berkelanjutan harus didukung jalur pejalan kaki yang nyaman, pengelolaan air dan sampah yang efisien, serta transportasi yang lebih ramah lingkungan.
Dari sisi tata kelola, pembangunan perlu memperhatikan kesejahteraan warga, kondisi dan budaya lokal, serta pemantauan kinerja infrastruktur selama masa pemanfaatannya.
Diana menekankan pentingnya menjadikan ketahanan iklim sebagai pertimbangan utama dalam desain, pembangunan, dan pengelolaan infrastruktur perkotaan. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi beban biaya energi dan risiko kesehatan akibat suhu ekstrem.
Pada akhirnya, kota yang tangguh bukan sekadar kota yang memiliki infrastruktur memadai, melainkan kota yang mampu terus memberikan layanan dan melindungi warganya ketika menghadapi tekanan iklim.
Kesenjangan Pembiayaan Adaptasi
Sesi kedua, Adaptasi Panas Perkotaan, dipaparkan oleh Aprisia Rasya Murran, peneliti Kota Kita. Riset menemukan bahwa beban adaptasi masih banyak ditanggung individu dan rumah tangga.
Warga melakukan berbagai penyesuaian untuk menghadapi panas, tetapi keterbatasan ruang, kondisi bangunan, biaya energi, dan kemampuan memperbaiki hunian membuat upaya tersebut tidak selalu cukup untuk meningkatkan kenyamanan termal.
Peneduh, penghijauan, dan penghawaan menjadi tiga elemen penting dalam upaya mengurangi panas di tingkat hunian. Namun, penerapannya membutuhkan dukungan yang lebih luas agar tidak berhenti pada strategi bertahan sehari-hari. Adaptasi juga perlu dipikirkan pada skala lingkungan melalui penyediaan fasilitas bersama dan ruang berkumpul yang lebih sejuk (cool spots), sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak warga.
Diskusi yang dimoderatori Yuli Kusworo, Direktur Eksekutif Arkom Indonesia, kemudian membahas kesenjangan pembiayaan adaptasi. Salah satu inisiatif yang disoroti adalah Jaringan Penguatan Rakyat (JAPRA), yang mengembangkan skema pinjaman perbaikan rumah melalui koperasi dan tabungan warga. Skema ini menunjukkan potensi pembiayaan berbasis komunitas, tetapi masih menghadapi keterbatasan sumber dana.
Perbaikan rumah dan penerapan desain pasif untuk mengurangi panas masih banyak mengandalkan dana swadaya masyarakat dan filantropi. Sementara itu, akses pembiayaan formal belum sepenuhnya menjangkau skema perbaikan rumah secara kolektif melalui koperasi. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa inisiatif warga belum diimbangi dukungan pembiayaan yang memadai, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan kelompok berpenghasilan rendah.
Karena itu, koperasi berpotensi menjadi salah satu mekanisme untuk memperluas adaptasi hunian secara kolektif, termasuk melalui skema dana bergulir yang dikelola komunitas. Dukungan pemerintah, penguatan riset, panduan desain pasif yang terjangkau, serta kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil diperlukan agar pembiayaan adaptasi tidak hanya dapat diakses oleh kelompok yang sudah memiliki sumber daya, tetapi juga oleh warga yang paling membutuhkan. (Stevani Elisabeth)