SHNet, Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, meluncurkan Program Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan pangan, khususnya pemenuhan kebutuhan daging sapi nasional.
“Dalam sebuah kesempatan, Presiden Joko Widodo menghubungi saya via telepon, kami berdiskusi terkait cita-cita Indonesia untuk swasembada pangan khususnya pangan hewani. Berangkat dari situ maka kami meluncurkan Program Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan,” ujar Mendes dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, saat ini Indonesia masih defisit dalam memenuhi kebutuhan daging sapi nasional.
Berdasarkan data tahun 2021, diperkirakan kebutuhan daging sapi nasional mencapai 700.000 ton per tahun atau setara 3,6 juta ekor sapi. Padahal, produksi daging sapi nasional per tahun tidak lebih dari 550.000 ton.
“Situasi ini menunjukkan jika Indonesia masih mengalami defisit daging sapi dan harus bergantung pada impor sebanyak 26,4 persen,” papar Gus Halim, demikian ia biasa disapa, ketika membuka Bimbingan Teknis Pengelolaan Peternakan Terpadu Berbasis Perdesaan oleh BUMDes Bersama di Yogyakarta.
Ia mengungkapkan, sejak tahun 2015 sampai tahun 2020, produksi daging sapi di Indonesia mengalami fluktuasi.
Pada tahun 2016 produksi daging sapi mencapai 518.484 ton, kemudian turun di 2017 dan 2018 masing-masing dengan 486,319 ton dan 497,971 ton. Tren produksi daging sapi kembali naik pada tahun 2019 dan 2020.
“Di tahun 2019 kita bisa produksi 504.802 ton dan pada tahun 2020 bisa 515.627 ton. Dari fluktuasi ini, produksi daging sapi kita kalau diambil rata-rata masih jauh dari kebutuhan daging sapi nasional. Ini yang harus dijawab Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan,” katanya seperti dikutip dari Antara.
Gus Halim menjelaskan Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan ini merupakan konsep peternakan komunal yang dikelola BUM Desa Bersama.
Peternakan komunal ini akan memadukan peternakan sapi, ayam, ikan air tawar, tanaman sayur-sayuran, serta mengelola kotoran sapi menjadi biogas dan pupuk organik.
“Melalui peternakan terpadu, desa-desa berpotensi meningkatkan kemampuan ekonomi warga desa, dan memenuhi kebutuhan pangan desa. Bahkan kebutuhan pangan Indonesia, khususnya pangan hewani akan tercukupi dari Desa,” katanya.
Pelestarian Budaya
Sementara itu, seusai menemui Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (10/11), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengapresiasi pelestarian budaya dan kearifan lokal seiring program pengembangan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Abdul Halim berharap pelestarian budaya dalam pengembangan desa di DIY dapat dilakukan daerah lain di Indonesia.
“Ada 74.861 desa di Indonesia dan itu pasti punya kearifan lokal. Perlu dipertahankan, jangan sampai kebijakan pemerintah pusat menjadikan program pembangunan di desa tercerabut dari akarnya,” ujar Halim.
Ia menjelaskan pertemuan dengan Sultan HB X adalah untuk meminta nasihat di antaranya mengenai pengembangan desa di Tanah Air. “Tadi banyak kita terima terkait bagaimana melestarikan budaya kearifan lokal di desa-desa bukan hanya di Jawa tapi seluruh Indonesia,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan Kementerian Desa dan PDTT juga telah memberikan bantuan dana khusus untuk revitalisasi desa wisata di DIY senilai Rp13 miliar.
“Saya laporkan ke Sri Sultan, jumlahnya Rp13 miliar. Itu kecil jika diukur di DIY yang desa wisatanya banyak. Tapi kalau dikalkulasi nasional kan banyak, karena dana kami juga di-‘refocusing’,” kata dia.
Terkait dengan angka kemiskinan di DIY yang cenderung tinggi, Halim mengatakan jika seyogianya setiap kelurahan atau desa melakukan pemutakhiran data.
Menurutnya, upaya penuntasan kemiskinan berbasis desa yang merujuk data mikro akan lebih mudah.
“Karena data mikro berbicara ‘by name by address’, bisa dibentuk dan dilihat apa permasalahan, tinggal samakan konsepsi tentang kemiskinan ekstrem itu,” ujar dia.
Menurut dia, patokan konsepsi kemiskinan yang saat ini digunakan BPS adalah penghasilan.
“Penghasilan keluarga yang dianggap miskin itu 1,99 US Dolar atau setara Rp12 ribu per orang per hari. Ini yang harus dimodif sedemikian rupa karena tiap daerah punya karakter yang berbeda,” ujar Halim. (Victor)